Foto: Ilustrasi
SEKADAU,LENSAPAGI NEWS.COM — Tiga puluh delapan hari telah berlalu peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih mendengar pemikiran sederhana yang terdengar meyakinkan: "Cetak saja uang sebanyak-banyaknya, selesai perkara. Rakyat pasti kaya."
Pemikiran itu mungkin lahir dari keprihatinan melihat kemiskinan. Namun, jika dijadikan kebijakan, gagasan tersebut justru dapat membawa persoalan baru.
Sebab, kekayaan sebuah negara bukan sekadar banyaknya uang yang beredar, melainkan kemampuan menghasilkan barang, jasa, teknologi, dan karya yang bernilai.
Jika jumlah uang bertambah jauh lebih cepat daripada produksi barang dan jasa, daya beli uang dapat merosot dan harga-harga meningkat. Uang memang semakin banyak, tetapi barang yang bisa dibeli tidak bertambah sebanding.
Itulah sebabnya pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bicara soal uang. Kita harus bicara tentang produktivitas, pendidikan, industri, inovasi, tata kelola, dan kualitas sumber daya manusia.
Negara Maju Bukan Sekadar Banyak Uang
Lalu, apa yang membedakan negara yang ekonominya maju dengan negara yang masih berjuang mengejar ketertinggalan?
Salah satunya adalah bagaimana sebuah negara mengelola sumber dayanya.
Pertama, korupsi harus dilawan secara serius.
Uang publik seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika anggaran pembangunan bocor karena korupsi, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang hilang adalah jalan yang tidak terbangun, sekolah yang tidak layak, fasilitas kesehatan yang tertunda, dan kesempatan ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat.
Karena itu, pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan menangkap pelaku. Ia juga menyangkut bagaimana menciptakan sistem yang transparan, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan budaya yang tidak memaklumi penyalahgunaan uang rakyat.
Kedua, disiplin terhadap aturan.
Kemajuan ekonomi membutuhkan kepastian. Pengusaha membutuhkan aturan yang jelas. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang dapat dipercaya. Pemerintah membutuhkan kepatuhan terhadap aturan dan pajak.
Ketika proses perizinan berbelit-belit, biaya ekonomi meningkat. Ketika aturan berubah-ubah atau pelaksanaannya tidak konsisten, orang menjadi ragu untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha.
Kita juga tidak boleh terus-menerus puas menjadi pemasok bahan mentah. Kelapa sawit, karet, mineral, hasil pertanian, dan berbagai kekayaan alam lainnya harus semakin banyak diolah menjadi produk bernilai tambah. Jangan sampai kita memiliki kekayaan alam, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati di tempat lain.
Ketiga, pola pikir.
Mungkin inilah bagian yang paling sulit diubah. Kita masih sering mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang benar-benar dihasilkan.
Gengsi terkadang lebih penting daripada produktivitas. Penampilan lebih diprioritaskan daripada investasi untuk pendidikan. Keinginan terlihat kaya lebih besar daripada keinginan membangun aset dan karya.
Padahal, negara yang kuat membutuhkan masyarakat yang memiliki pandangan jauh ke depan. Bukan hanya bertanya, "Apa yang bisa saya dapat hari ini?" tetapi juga, "Apa yang bisa saya ciptakan hari ini untuk sepuluh tahun ke depan?"
Indonesia Punya Modal
Indonesia sebenarnya memiliki banyak modal untuk berkembang: sumber daya alam, wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, pasar domestik, serta keragaman potensi daerah.
Kita sering menggambarkannya dengan ungkapan Koes Plus: "Tongkat kayu dan batu jadi tanaman."
Namun, kekayaan alam saja tidak cukup. Sawah yang subur tidak akan menghasilkan panen maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Demikian pula kekayaan alam tidak otomatis menjadikan rakyat sejahtera apabila tata kelolanya lemah dan nilai tambahnya tidak kembali kepada masyarakat.
Indonesia membutuhkan perubahan dari mental konsumen menjadi mental pencipta, dari sekadar mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan kerja, dari menunggu bantuan menjadi membangun kemandirian, dan dari membiarkan kebocoran menjadi menjaga setiap rupiah uang publik.
Kita juga harus berhenti menjadi sekadar penonton.
Pertanyaannya sederhana: Sepuluh tahun lagi, mau menjadi apa Indonesia?
Apakah kita hanya akan bertepuk tangan melihat negara lain menghasilkan teknologi, membangun industri, menciptakan produk, dan menguasai pasar? Ataukah kita mulai menjadi pemain yang menghasilkan karya sendiri?
